Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia

Peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam perekonomian Indonesia pada dasarnya sudah besar sejak dulu. Namun demikian sejak krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan UKM meningkat dengan tajam. Data dari Biro Pusat Statistik1 (BPS). menunjukkan bahwa persentase jumlah UKM dibandingkan total perusahaan pada tahun 2001 adalah sebesar 99,9%. Pada tahun yang sama, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh sektor ini mencapai 99,4% dari total tenaga kerja. Demikian juga sumbangannya pada Produk Domestik Bruto (PDB) juga besar, lebih dari separuh ekonomi kita didukung oleh produksi dari UKM (59,3%). Data-data tersebut menunjukkan bahwa peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan output.

Meskipun peranan UKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang dirasa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti definisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil yang cenderung berlebihan namun tidak efektif, hinga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, serta bersifat tambal-sulam. Padahal UKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan penanganan dari otoritas untuk mengatasi keterbatasan akses ke kredit bank/sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu kelemahan dalam organisasi, manajemen,

Angka Kemiskinan Di Riau 2010

Indeks kemiskinan di Provinsi Riau dan kabupaten/kota akhir-akhir ini sudah bisa diturunkan, hal ini terlihat dari urutan 24 tahun 1999, menjadi urutan 20 tahun 2002. Keberhasilan penurunan Indeks kemiskinan di Provinsi Riau tidak terlepas dari semakin membaiknya akses penduduk terhadap air bersih dan fasilitas kesehatan serta adanya perbaikan gizi balita. Keberhasilan menurunkan nilai Indeks kemiskinan di kabupaten/kota merupakan hasil dari peningkatan penyediaan pendidikan dasar, perbaikan akses terhadap air bersih dan perbaikan gizi balita. 

Namun yang lebih penting adalah bukan sekedar melihat dari angka-angka yang menjadi indikatornya, tetapi yang lebih penting adalah menurunnya angka kemiskinan tersebut benar-benar bisa dilapangan. Artinya, penduduk memang sudah meningkat taraf kehidupannya dari tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya pandangan yang berbeda sekarang ini dalam melihat defenisi tentang kemisikinan itu sendiri, sehingga menyebabkan angka-angka yang dikeluarkanpun terjadi perbedaan.     

Angka Kemiskinan Turun 0,8 Persen

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA–Pemerintah mengklaim pihaknya berhasil menjalankan rencana kerja di bidang perekonomian berupa pemulihan dan pertumbuhan ekonomi di 2010. Angka kemiskinan, misalnya, turun 0,8 persen dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menyebut, indikator keberhasilan itu terlihat dari turunnya angka kemiskinan dari 14,1 persen menjadi 13,3 persen. Pemerintah mencatat, jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 32 juta jiwa pada 2009, turun menjadi 31,02 juta jiwa pada 2010.

Dia mengatakan, jumlah penduduk miskin yang berhasil dientaskan sebanyak 1,5 juta jiwa. Sedangkan, dari aspek ketenaga kerjaan, jumlah pengangguran susut dari 9,1 persen ke 7,14 persen. Dia melanjutkan, pihaknya mengalokasikan APBN 2011 sebesar Rp 1.229 triliun, angka ini naik 8,2 persen dibandingkan tahun lalu.

Dengan anggaran belanja tersebut, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen dan menjaga inflasi pada tingkat 5,3 persen. “Kita targetkan tahun ini pengangguran turun dari 7,14 persen menjadi 7,0 persen sedangkan angka kemiskinan turun pada kisaran 11,5-12,5 persen,” katanya dalam jumpa pers di Kantor Menko Perekonomian, Senin (3/1).

Hatta yakin, mesin pertumbuhan ekonomi di 2011 akan berimbang dari sisi permintaan maupun penawaran. Kata dia, hampir semua sektor di 2011 akan ekspansif. Misalnya, dari sektor manufaktur yang selama ini tumbuh di kisaran 1,5-2,0 persen per tahun, pada tahun lalu tumbuh hingga empat persen. Sementara, untuk tahun depan industri pengolahan ditargetkan tumbuh 4,5-6,1 persen. “Manufaktur menyerap tenaga kerja paling banyak,” katanya. Selain itu, dia percaya pengembangan klaster industri di luar Jawa akan membantu distribusi kesejahteraan ke daerah.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Armida S Alisjahbana, menambahkan, tercipta sebanyak tiga juta lapangan kerja baru pada tahun lalu.

“Berita baiknya, kesempatan di sektor formal tumbuh lebih tinggi dibanding informal. Informal itu seperti petani dan pedagang. Sehingga rasio pekerja sektor informal semakin kecil, walau saat ini masih di atas 60 persen,” katanya.

Sumber : http://hileud.com/angka-kemiskinan-turun-08-persen.html

KEMISKINAN DAN EKONOMI RAKYAT YOGYAKARTA

PENDAHULUAN

Propinsi DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) adalah propinsi terkecil di Jawa dengan penduduk hanya 3,1 juta jiwa (2000). Pada akhir dekade enam puluhan propinsi ini dikenal sebagai propinsi ”termiskin” No.3 dari bawah sesudah propinsi NTT dan NTB, karena 47% wilayahnya yaitu kabupaten Gunungkidul, merupakan wilayah tandus. Sebagian besar kabupaten Gunungkidul, kabupaten Kulonprogo, dan sebagian kecil wilayah kabupaten Bantul adalah daerah kering yang tidak berpengairan, sehingga makanan pokok penduduknya bukan beras tetapi ketela pohon yang dikeringkan yang disebutgaplek.

Pada tahun 1973 David Penny dan Masri Singarimbun menerbitkan hasil penelitiannya di Sriharjo, Imogiri, Bantul, tentang kemiskinan dan tekanan penduduk dalam bentuk monografi di Cornell University berjudul Population and Poverty in Rural Java: An Economic Arithmetic from Sriharjo. Monografi inilah yang menjadikan desa Sriharjo ”terkenal” dan propinsi DIY menjadi ”simbol kemiskinan” di Indonesia. Sejumlah pengunjung dari dalam dan luar negeri berdatangan untuk mendalami ”strategi bertahan hidup” (survival) dari penduduk perdesaan yang kemiskinannya parah seperti di Sriharjo ini.